WELFARE STATE

PARADIGMA SISTEM EKONOMI

KONVENSIONAL DAN ISLAM TENTANG WELFARE STATE

(ANALISIS KOMPARATIF)

Oleh : Muhammad Hambali, S.HI

 

Abstrak

Walfare state atau yang lebih dikenal dengan istilah Negara sejahtera merupakan bentuk aktualisasi idealisme yang menjungjung nilai-nilai humanism. Didalamnya tertuang seperangkat gagasan ideal bagaimana Negara mampu melayani warga negaranya. Kapitalisme sebagai system ekonomi modern yang kali pertama diperagakan oleh manusia membangun konsep walfere state di atas filsafat Laizes Fair yang mengejawantah pada system pasar bebas yang menjunjung tinggi nilai free faight liberalisme. Sementara sosialisme sebagai anti teas atas system kapitalisme membangun konsep walfere state di atas gagasn collective property yang didasarkan pada teori Karl Marx yang menyatakan “from each according to his ability, to eacht to his need”. Sedangkan Islam datang dengan gagasan Walfare state yang berdiri di ats landasan moral dan material. Dengan kata lain , konsep walfere state dalam Islam merupakan upaya untuk mensinergikan kepentingan material duniawiyah dengan kepentingan spiritual ukrowiyah. Di samping itu, konsep walfare state dalam Islam juga didasarkan pada prinsip Tauhid, al-Adl dan khilafah.

  

Walfare state atau yang lazim di sebut sebagai Negara sejahtera (selanjutnya dalam tulisan ini di pakai walfare state) merupakan gagasan ideal bagaimana suatu Negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga Negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pada dasarnya keberadaan konsep walfare state tidak akan dapat kita pisahkan dari system politik-ekonomi yang berkembang yang dalam hal ini adalah system kapitalisme, sosialisme dan Islam.

Kapitalisme sebagai system ekonomi modern yang kali pertama diperagakan oleh umagt manusia hadir dengan gagasan walfare state yang menjunjung kebebasan individu. Hal ini merupakan bentuk manifestasi atas teori Invisible Hand Adam Smith yang menghendaki akan minimnya peran serta Negara dalam interaksi ekonomi. Teori tersebut pada dasarnya menyatakan jika setiap individu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa adanya campur tangan  Negara, maka ia akan mampu mewujudkan kesejahteraan dilingkungan sekitarnya.[1]

Di sisi lain, sosialisme yang lahir dari pergulatan intelektual Karl Marx di Inggris, Prancis dan German, melihat kenyataan betapa sistem pasar bebas sebagai instrumen dalam perekonomian Kapitalisme bukan mendatangkan kesejahteraan sebagaimana teori Adam Smith, melainkan melahirkan ketimpangan social yang tercermin dalam relasi hubungan  produksi dengan tenaga produktif yakni munculnya eksploitasi dan alienasi. Dari sini, Karl Marx menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala kepemilikan pribadi dihapuskan digantikan system kepemilikan bersama yang terwujud dalam system sosialisme-komunisme.[2]

Sementara itu, Islam menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala terjadi sinergisitas antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Negara mempunyai kewajiban pokok untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Need) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual.[3]

---

[1] Suherman Rosydi, Pengantar Teori Ekonomi: pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Teori Ekonomi Makro, (Jakrata: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 16-17

[2] Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Uthopis Keperselisihan Revisionisme, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 98

[3] M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam “Etika Ekonomi Politik”, edt. Ainur R. Shopian, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997),h. 29-30

Explore posts in the same categories: Ekonomi Islam

Tags: Artikel, Berita, Ekonomi, Filsafat, Islam, Kapitalisme, Pendidikan, Politik, Sosialisme, Umum

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.